Akibat kondisi Myanmar Yang Tidak Membaik, ASEAN Kemungkinan Tidak Mengajak Pemimpim Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing

Jakarta - Negara-negara Asia Tenggara sedang mendiskusikan apakah akan mengecualikan kepala junta militer Myanmar dari pertemuan puncak ASEAN, karena lambatnya kemajuan rencana mengatasi gejolak setelah kudeta di negara itu awal tahun ini.

ASEAN telah berada di bawah tekanan untuk mengatasi kerusuhan setelah perebutan kekuasaan militer pada Februari dan tindakan keras berikutnya terhadap perbedaan pendapat. Tetapi anggota blok 10 negara itu telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan junta Myanmar untuk mematuhi rencana lima poin yang dicapai oleh para pemimpin kelompok itu pada April dalam KTT ASEAN Myanmar di Jakarta, untuk menyelesaikan kekacauan tersebut.

Ini termasuk mengizinkan kunjungan utusan khusus ke negara itu. Kondisi itu mendorong Malaysia dan negara-negara lain, selama panggilan video clip oleh menteri luar negeri ASEAN pada Senin (4/10/2021), menyodorkan kemungkinan untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak bulan ini.

"Saya dapat mengatakan bahwa kami sekarang sedang berdiskusi secara mendalam tentang masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, yang terpilih sebagai utusan khusus pada Agustus setelah berbulan-bulan negosiasi, melansir AFP pada Rabu (6/10/2021) "Yang penting adalah melihat kemajuan dalam konsensus lima poin,"katanya kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei, yang memegang kursi bergilir ASEAN tahun ini.

Dia mengatakan Myanmar telah menyetujui rencana tersebut, tapi keengganan junta untuk mematuhinya "sama saja dengan kemunduran". Ditanya apakah tindakan akan diambil di KTT untuk menangguhkan Myanmar, Erywan mengatakan ini tidak sedang dibahas.

Erywan mengaku mengunjungi Myanmar dan sedang menunggu program dari junta, yang akan mencakup rencana perjalanannya dan orang-orang yang akan dia temui. Kamis (30/9/2021) lalu, seorang juru bicara junta mengatakan akan "sulit" bagi utusan itu untuk mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang diadili.

Itu jelas mengacu pada pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta. Dia saat ini menghadapi tuduhan termasuk melanggar pembatasan infection corona, selama jajak pendapat tahun lalu yang dimenangkan partainya dengan telak.

Serta tuduhan mengimpor walkie-talkie dan hasutan secara ilegal. Aung San Suu Kyi menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Junta militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dampak Akibat Pandemi, Para Pengusaha Sound di Klaten Menjual Aset di Tepi Jalan

Seorang Pengungsi Asal Afghanistan Bakar Diri di Medan, Diduga Karena Stres Dan Depresi

Anggota Komisi III DPR Menanggapi Kasus Penolakan Laporan Warga Oleh Oknum Polisi